Oleh : Rebecca Marian )*

Pemerintah terus mengakselerasi pembangunan di Papua melalui berbagai program strategis yang menyasar peningkatan kesejahteraan masyarakat. Langkah tersebut berlangsung di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto yang menempatkan Papua sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.

banner 336×280
Di tengah proses pembangunan tersebut, kemunculan film dokumenter ‘Pesta Babi’ yang juga tayang di Selandia Baru memunculkan perdebatan publik karena narasi yang disampaikan dinilai menyudutkan upaya negara dalam membangun wilayah timur Indonesia.

Film tersebut menyoroti perjuangan sejumlah komunitas adat di Papua bagian selatan yang disebut berupaya mempertahankan tanah leluhur dari proyek pembangunan berskala besar. Dokumenter tersebut mengaitkan berbagai proyek nasional seperti pengembangan biodiesel, bioetanol, hingga food estate dengan tudingan kolonialisme modern. Narasi demikian memunculkan persepsi bahwa pembangunan yang sedang berjalan justru mengancam masyarakat adat.

Pandangan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan realitas pembangunan yang berlangsung di Papua. Pemerintah menjalankan berbagai program pembangunan melalui pendekatan kesejahteraan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

Dana Otonomi Khusus serta berbagai kebijakan pembangunan nasional diarahkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menilai pembangunan Papua harus berjalan selaras antara kebijakan pusat dan daerah. Menurutnya, proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional agar arah pembangunan tetap terintegrasi.

Ia menegaskan forum musyawarah perencanaan pembangunan menjadi momentum penting untuk memastikan visi kepala daerah hasil pilkada dapat sejalan dengan agenda pembangunan nasional.

Ribka Haluk juga menekankan pentingnya sinergi antarkementerian dan lembaga dalam mendukung pembangunan daerah. Koordinasi yang kuat dianggap menjadi kunci agar kebijakan pembangunan dapat diterjemahkan secara efektif di lapangan.

Kehadiran kementerian dan lembaga dalam musyawarah pembangunan daerah memungkinkan pemerintah pusat memantau langsung kondisi daerah sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi pemerintah daerah.

Menurut Ribka, Papua memang masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan, termasuk tingginya tingkat kemiskinan, terbatasnya kapasitas fiskal daerah, serta pertumbuhan ekonomi yang belum optimal.

Tantangan tersebut mendorong pemerintah daerah untuk melakukan percepatan transformasi pembangunan di berbagai sektor strategis. Ia menilai perbaikan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat akan menjadi fondasi utama dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Papua.

Pandangan mengenai arah pembangunan tersebut juga diperkuat oleh Gubernur Papua Matius D. Fakhiri yang menegaskan bahwa pembangunan lima tahun ke depan diarahkan pada transformasi besar di berbagai sektor.

Pemerintah Provinsi Papua menyusun visi pembangunan “Papua Cerah” yang menitikberatkan pada tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, serta percepatan pembangunan infrastruktur.

Fakhiri menilai Papua memiliki potensi besar dari sisi sumber daya alam dan kekayaan budaya. Potensi tersebut menjadi modal penting untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah kemudian merancang berbagai program prioritas seperti dukungan kesehatan ibu hamil, bantuan pendidikan bagi mahasiswa berprestasi, hingga jaminan sosial bagi kelompok lanjut usia.

Selain program sosial, pemerintah daerah juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan konektivitas wilayah. Pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, serta infrastruktur digital diharapkan mempercepat mobilitas orang dan barang sekaligus membuka akses ekonomi masyarakat di berbagai wilayah Papua. Upaya tersebut sekaligus memperkuat integrasi wilayah Papua dalam sistem pembangunan nasional.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, pemerintah juga menjalankan sejumlah Proyek Strategis Nasional di Papua, termasuk pengembangan kawasan pangan di Merauke. Program food estate serta pengembangan perkebunan tebu diarahkan untuk memperkuat kemandirian pangan dan energi nasional. Pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan penghubung kawasan produksi juga terus dikebut guna memperlancar distribusi logistik.

Sebagian masyarakat di wilayah terpencil bahkan menaruh harapan besar terhadap proyek tersebut. Infrastruktur dasar seperti akses listrik, air bersih, serta transportasi menjadi kebutuhan mendesak bagi banyak kampung yang selama bertahun-tahun menghadapi keterisolasian.

Di tengah berbagai upaya pembangunan tersebut, aparat keamanan mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang dapat memicu keresahan. Kapolres Nabire Samuel D Tatiratu menilai stabilitas keamanan merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan pembangunan daerah. Ia mengimbau masyarakat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal dan mempercayakan penanganan situasi keamanan kepada aparat TNI dan Polri.

Samuel Tatiratu juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. Menurutnya, berbagai narasi yang beredar, termasuk melalui film atau media lainnya, perlu disikapi secara kritis agar tidak memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia menilai keamanan wilayah merupakan tanggung jawab bersama antara aparat, pemerintah daerah, serta masyarakat.

Karena itu, kemunculan film Pesta Babi perlu dipahami secara proporsional sebagai sebuah karya dokumenter yang membawa sudut pandang tertentu. Narasi dalam film tidak selalu mencerminkan keseluruhan kondisi pembangunan di lapangan. Literasi media menjadi penting agar masyarakat mampu memilah informasi secara objektif tanpa terjebak pada provokasi yang berpotensi memecah persatuan.

Pembangunan Papua tetap berjalan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat integrasi nasional. Upaya tersebut membutuhkan dukungan publik serta suasana yang kondusif.

Sikap kritis terhadap informasi dan komitmen menjaga persatuan menjadi kunci agar pembangunan Papua dapat berlangsung secara berkelanjutan dan membawa manfaat nyata bagi seluruh masyarakat. (*)

)* Penulis adalah mahasiswa Papua

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Pemutaran film dokumenter Pesta Babi memicu perdebatan publik di sejumlah wilayah Papua hingga Selandia Baru. Narasi dalam film tersebut menampilkan tudingan bahwa berbagai proyek pembangunan nasional telah mengancam tanah adat masyarakat setempat.

banner 336×280
Tayangan itu bahkan memunculkan reaksi emosional dari sebagian penonton yang kemudian menyerukan penolakan terhadap sejumlah proyek pembangunan negara, termasuk Proyek Strategis Nasional. Situasi tersebut mendorong berbagai pihak mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing provokasi yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial.

Film tersebut memotret sejumlah konflik agraria di Papua bagian selatan dengan sudut pandang kritis terhadap kebijakan pembangunan. Dokumenter itu menggambarkan proyek berskala besar seperti food estate, biodiesel, serta bioetanol sebagai ancaman bagi tanah adat masyarakat lokal. Narasi yang dibangun bahkan mengaitkan pembangunan tersebut dengan istilah kolonialisme modern, seolah negara melakukan eksploitasi terhadap masyarakat Papua.

Perspektif semacam itu memunculkan kontroversi karena tidak mencerminkan keseluruhan konteks pembangunan yang sedang berlangsung di Papua. Pemerintah menjalankan berbagai program pembangunan dengan tujuan mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi Orang Asli Papua. Berbagai kebijakan pembangunan terus digulirkan melalui pendekatan Otonomi Khusus, penguatan ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, pemerintah menegaskan komitmen kuat untuk mempercepat pembangunan Papua melalui berbagai program strategis. Agenda tersebut mencakup pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga penguatan sektor pertanian dan perikanan. Pemerintah menempatkan kesejahteraan masyarakat Papua sebagai tujuan utama pembangunan nasional di kawasan timur Indonesia.

Pemerintah juga menjalankan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua yang mencakup periode 2025 hingga 2029. Program tersebut mengintegrasikan berbagai kebijakan pembangunan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat lokal.

Pembangunan rumah layak huni, pemberdayaan UMKM berbasis digital, serta penguatan akses pendidikan dan kesehatan menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan bahwa pembangunan Papua harus berjalan secara terarah melalui sinkronisasi antara rencana pembangunan daerah dan agenda pembangunan nasional.

Menurutnya, setiap kepala daerah yang terpilih melalui pemilihan kepala daerah membawa visi pembangunan yang kemudian dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai pedoman pembangunan lima tahunan.

Ribka Haluk memandang forum musyawarah perencanaan pembangunan sebagai momentum strategis untuk memastikan keselarasan antara kebijakan daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Ia menilai koordinasi antarkementerian dan lembaga menjadi faktor penting agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif serta mampu menjawab berbagai tantangan di lapangan.

Menurutnya, Papua masih menghadapi sejumlah persoalan pembangunan seperti kemiskinan, keterbatasan kapasitas fiskal daerah, serta pertumbuhan ekonomi yang belum optimal. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah melakukan transformasi pembangunan di berbagai sektor strategis. Ribka menilai peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat akan berperan besar dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Papua.

Upaya pembangunan juga terlihat melalui berbagai kunjungan kerja pemerintah pusat ke wilayah Papua. Pemerintah mendorong penguatan sektor pendidikan, perikanan, ekonomi kreatif, hingga stabilisasi harga pangan di daerah. Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa negara hadir secara langsung untuk memastikan pembangunan berjalan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Komitmen pembangunan juga disuarakan oleh Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley yang menekankan pentingnya pembangunan ekonomi berbasis kekuatan masyarakat. Ia menilai Papua memiliki potensi besar di berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, perkebunan, hingga komoditas kopi yang memiliki peluang menembus pasar nasional dan internasional.

Deinas Geley menilai penguatan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi fondasi penting dalam membangun ekonomi kerakyatan. Pemerintah daerah terus mendorong akses permodalan, peningkatan kapasitas manajemen usaha, serta perluasan pasar agar pelaku usaha lokal mampu berkembang. Ia juga mendorong pengembangan sektor pertanian modern guna memperkuat ketahanan pangan sekaligus menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Sementara itu, aparat keamanan mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi provokatif yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan. Kapolres Nabire Samuel D Tatiratu menegaskan pentingnya menjaga ketertiban masyarakat di tengah berbagai isu yang beredar.

Samuel Tatiratu mengimbau masyarakat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal serta mempercayakan penanganan keamanan kepada aparat TNI dan Polri. Ia menilai berbagai informasi yang beredar, termasuk melalui film atau media lainnya, harus disikapi secara kritis agar tidak memicu keresahan publik. Aparat keamanan juga terus melakukan patroli serta pengawasan untuk memastikan situasi tetap kondusif.

Imbauan tersebut menegaskan pentingnya literasi media dalam menghadapi konten yang memuat isu sensitif. Film dokumenter dapat membawa sudut pandang tertentu yang berpotensi memengaruhi emosi penonton. Tanpa sikap kritis, narasi semacam itu dapat memicu kesalahpahaman serta memperkeruh situasi sosial.

Karena itu, publik perlu menyikapi film Pesta Babi secara bijak dan tidak menjadikannya sebagai sumber kebenaran tunggal. Pemerintah terus menjalankan pembangunan Papua dengan orientasi kesejahteraan masyarakat.

Upaya tersebut memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan membawa manfaat nyata bagi generasi Papua di masa depan. (*)

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

JAKARTA – Papua merupakan wilayah strategis dalam peta pembangunan energi nasional. Di tengah upaya memperkuat ketahanan energi, berbagai proyek energi alternatif mulai mendapat perhatian serius, termasuk pengembangan biofuel yang dinilai memiliki potensi besar. Namun di saat yang sama, muncul perdebatan publik setelah beredarnya film dokumenter berjudul Pesta Babi yang mengangkat penolakan terhadap proyek biofuel di Papua.

Film tersebut menyoroti kekhawatiran sebagian kelompok terhadap dampak proyek energi, tetapi sejumlah pengamat menilai narasi yang disampaikan cenderung melihat persoalan secara parsial dan belum menggambarkan dinamika energi global yang lebih luas. Padahal, kebutuhan energi menjadi isu strategis yang tidak bisa dilepaskan dari kondisi geopolitik internasional.

banner 336×280
Dalam konteks tersebut, pengembangan energi alternatif menjadi salah satu strategi penting yang terus didorong pemerintah. Biofuel seperti biodiesel dan bioetanol dinilai dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak impor sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi nasional.

Pengamat Komunikasi Sosial Politik Putra Aji Sujati menilai bahwa diskursus mengenai proyek energi di Papua seharusnya ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas dan komprehensif. Menurutnya, pembangunan energi alternatif tidak hanya berkaitan dengan proyek lokal, tetapi juga menyangkut kepentingan strategis nasional dalam menghadapi tantangan energi global.

“Film Pesta Babi mengangkat penolakan terhadap proyek biofuel di Papua. Namun di sisi lain, dunia saat ini sedang menghadapi ketidakpastian energi akibat konflik geopolitik seperti ketegangan antara Iran dan Israel yang bisa memicu kenaikan harga minyak global,” ujar Putra Aji Sujati.

Pandangan tersebut menegaskan bahwa persoalan energi tidak dapat dipisahkan dari dinamika global. Ketika harga minyak dunia berfluktuasi akibat konflik internasional, negara dengan ketergantungan tinggi pada impor energi akan menghadapi tekanan ekonomi yang lebih besar.

“Indonesia masih sangat bergantung pada impor minyak. Karena itu pemerintah mencoba mendorong energi alternatif seperti biodiesel dan bioetanol agar ketahanan energi nasional lebih kuat,” tegas Putra Aji Sujati.

Pengembangan biofuel di berbagai daerah, termasuk Papua, dinilai berpotensi membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional. Papua sendiri memiliki sumber daya alam yang melimpah dan dinilai mampu menjadi salah satu pusat pengembangan energi terbarukan di masa depan.

Lebih jauh, diskusi mengenai proyek energi di Papua dinilai perlu dilihat secara utuh agar tidak terjebak pada sudut pandang yang sempit. Perdebatan publik yang sehat seharusnya membuka ruang dialog yang mempertimbangkan berbagai kepentingan, mulai dari lingkungan, kesejahteraan masyarakat, hingga kebutuhan energi nasional.

“Artinya, diskusi tentang proyek energi di Papua seharusnya dilihat secara utuh: bukan hanya dari satu sudut pandang penolakan, tetapi juga dari perspektif kebutuhan energi dan stabilitas ekonomi nasional,” pungkas Putra Aji Sujati.

Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, langkah memperkuat ketahanan energi melalui pengembangan sumber energi alternatif menjadi agenda strategis. Papua dengan potensi sumber daya yang dimiliki dipandang sebagai bagian penting dari masa depan energi Indonesia yang lebih mandiri dan berkelanjutan. (*)

banner 468×60
Jakarta — Kemunculan film berjudul The Pig Feast atau Pesta Babi dinilai sarat muatan provokasi yang berpotensi memicu ketegangan di tengah upaya pemerintah memperkuat pembangunan dan ketahanan pangan di Papua.

Sejumlah pihak menilai konten bernuansa sensitif seperti yang ditampilkan dalam film tersebut dapat memunculkan persepsi negatif terhadap kondisi sosial di Papua. Padahal, pemerintah pusat dan daerah tengah fokus membangun sektor strategis, terutama pertanian, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

banner 336×280
Salah satu program yang sedang digencarkan adalah pengembangan cetak sawah skala besar di Papua. Pemerintah Provinsi Papua bersama pemerintah pusat mendorong perluasan lahan pertanian sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.

Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, meninjau langsung proyek cetak sawah seluas 13.200 hektare di kawasan Arso Swakarsa, Kabupaten Keerom. Program ini diharapkan mampu meningkatkan produksi beras lokal sekaligus mendorong Papua menuju swasembada pangan.

“Keerom ini sangat pas dan cocok untuk kita lakukan cetak sawah. Bukan hanya sawahnya, tetapi juga akan kita bangun irigasi, jalan produksi, sampai dengan fasilitas pendukung produksi beras,” kata Fakhiri.

Menurutnya, pengembangan pertanian di Papua bukan sekadar membuka lahan baru, tetapi juga membangun ekosistem pertanian yang lengkap mulai dari infrastruktur irigasi, jalan produksi, hingga fasilitas pascapanen untuk meningkatkan efisiensi distribusi hasil pertanian.

Pemerintah Provinsi Papua bahkan menargetkan pengembangan sawah secara bertahap hingga 30.000 hektare, dan berpeluang diperluas sampai 50.000 hektare jika mendapat dukungan kebijakan dari pemerintah pusat. Target tersebut diharapkan mampu menjadikan Papua sebagai salah satu lumbung pangan di kawasan timur Indonesia.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Pangan Provinsi Papua, Lunanka V.M.L. Daimboa, menegaskan bahwa program cetak sawah merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi kedaulatan pangan daerah.

“Penguatan sektor pertanian pangan merupakan fondasi penting bagi pembangunan Papua ke depan. Oleh sebab itu, Bumi Cenderawasih diarahkan untuk maju dalam swasembada pangan, bahkan menuju kedaulatan pangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, peningkatan produksi beras lokal juga akan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di sekitar kawasan pertanian. Dengan berkembangnya sektor pertanian, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat langsung melalui lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.

Pemerintah optimistis, dengan dukungan infrastruktur pertanian serta keterlibatan masyarakat, Papua dapat mengurangi ketergantungan pasokan beras dari luar daerah dan memperkuat stabilitas ekonomi lokal.

Di tengah berbagai upaya pembangunan tersebut, munculnya konten hiburan yang dianggap provokatif seperti film Pesta Babi berpotensi mengaburkan narasi pembangunan yang tengah berlangsung di Papua.

Sejumlah pihak menekankan pentingnya produksi karya kreatif yang sensitif terhadap kondisi sosial dan tidak memicu kesalahpahaman di masyarakat. Pemerintah daerah sendiri menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah memperkuat sektor strategis, terutama pertanian dan ketahanan pangan, sebagai fondasi bagi masa depan Papua yang lebih mandiri dan sejahtera.

Jayapura – Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam melindungi hak masyarakat adat di Tanah Papua melalui percepatan proses pemetaan dan sertifikasi tanah ulayat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan kepastian hukum atas kepemilikan lahan adat sekaligus menjaga keberlanjutan hak-hak masyarakat asli Papua.

Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua mendorong percepatan pemetaan tanah ulayat di sejumlah wilayah, termasuk Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Program ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara Kanwil BPN Papua dengan pemerintah daerah untuk mempercepat proses sertifikasi tanah adat.

banner 336×280
Kepala Kanwil BPN Papua, Roy Wayoi, mengatakan percepatan sertifikasi tanah ulayat menjadi prioritas penting karena sebagian besar wilayah di Papua merupakan tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat.

“Ini sesuai dengan kesepakatan antara Kanwil BPN Papua dengan pemerintah daerah pada November 2025 mengenai percepatan sertifikasi tanah ulayat di Papua,” ujar Roy Wayoi di sela kegiatan silaturahmi ondoafi dan kepala suku se-Provinsi Papua di Jayapura.

Menurutnya, pemetaan dan sertifikasi tanah ulayat merupakan langkah strategis untuk memastikan kepemilikan tanah adat tercatat secara resmi sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

“Sebagian besar tanah di Papua adalah milik masyarakat adat, sehingga diperlukan data yang jelas mengenai kepemilikan tanah ulayat tersebut,” jelasnya.

Ia menambahkan, keberadaan data yang akurat mengenai tanah ulayat akan membantu pemerintah dalam menjalankan berbagai program pendaftaran tanah secara lebih efektif dan terarah.

Selain memberikan kepastian hukum, proses sertifikasi tanah ulayat juga memperkuat pengakuan negara terhadap hak-hak masyarakat adat. Pemerintah, kata Roy, berkomitmen memastikan tanah adat tetap menjadi bagian penting dari identitas dan keberlanjutan kehidupan masyarakat Papua.

Roy juga berharap dukungan para ondoafi dan kepala suku di seluruh Papua dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat adat dalam proses pemetaan tanah ulayat.

“Kami mengharapkan adanya kesepahaman dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dan para pemimpin adat agar pemetaan tanah ulayat dapat berjalan di seluruh kabupaten di Papua,” katanya.

Melalui percepatan sertifikasi tanah ulayat, pemerintah menegaskan bahwa perlindungan terhadap masyarakat adat Papua terus menjadi prioritas. Program ini sekaligus menunjukkan komitmen negara untuk memastikan tanah adat tetap terjaga, terlindungi, dan memberikan manfaat bagi generasi Papua di masa depan.

Nabire – Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan ekonomi di Papua tetap dijalankan dengan prinsip keberlanjutan serta menjaga keseimbangan ekologi.

Komitmen tersebut tercermin dalam agenda Sosialisasi Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 Sub Nasional yang digelar Pemerintah Provinsi Papua Tengah di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Distrik Nabire Kota, Kabupaten Nabire.

banner 336×280
Kegiatan ini dihadiri Dewan Penasihat Ahli Tim Kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Ruandha Agung Sugardiman, Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan Iklim Haruni Krisnawati, perwakilan Kementerian Kehutanan, Kepala Balai Besar KSDAE Papua Johnny Santoso, jajaran Forkopimda, akademisi, tokoh adat, serta pelaku usaha sektor kehutanan di Papua Tengah.

Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Papua Tengah, Herman Kayame, mengatakan sosialisasi tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat kontribusi daerah untuk mendukung komitmen nasional menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya.

Menurut Herman, arah pembangunan di Papua Tengah tetap menempatkan kelestarian lingkungan sebagai landasan utama kebijakan.

“Prinsip utamanya adalah pembangunan ekonomi yang tetap menjaga keseimbangan ekologi secara berkelanjutan,” kata Herman.

Ia menjelaskan bahwa berbagai langkah konkret telah dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan. Pada 2025, Papua Tengah telah melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) seluas 200 hektare.

Program tersebut akan terus diperluas melalui pemulihan kawasan pesisir, pengawasan penggunaan kawasan hutan agar tetap sesuai fungsinya, serta perlindungan hutan dengan melibatkan masyarakat adat sebagai garda terdepan.

Herman menekankan bahwa keberhasilan upaya tersebut membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, sektor swasta, lembaga masyarakat, hingga masyarakat luas.

“Melalui momen penting ini, diharapkan tercipta kolaborasi yang kuat untuk mencapai target nasional Net Sink sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya di tahun 2030,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Papua Tengah, Yan Richard Pugu, menyebut luas kawasan hutan di wilayah tersebut mencapai sekitar 6,7 juta hektare.

“Kemudian dari 6,7 juta itu 70 persennya merupakan kawasan hutan lindung dan konservasi seperti cagar alam dan lain sebagainya,” ujarnya.

Dewan Penasihat Ahli Tim Kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, Ruandha Agung Sugardiman, menambahkan bahwa sosialisasi ini juga bertujuan menyusun rencana operasional sub nasional agar kebijakan pembangunan tetap selaras dengan perlindungan hutan.

“Artinya, semua perencanaan pemerintah daerah disinkronkan sehingga tidak terjadi deforestasi yang berlebihan,” katanya.

Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah memastikan pembangunan di Papua tetap berjalan seiring dengan upaya menjaga ekosistem hutan secara berkelanjutan.

Karena itu, masyarakat diimbau untuk Wapada dan tidak mudah terpengaruh narasi provokatif yang menggambarkan pembangunan di Papua secara tidak utuh, termasuk yang berkembang melalui film “Pesta Babi”. #

Jayapura — Pembangunan ekonomi di Papua terus diarahkan pemerintah dengan tetap menjaga keseimbangan ekologi serta keberlanjutan lingkungan dan masyarakat. Karena itu, Film Pesta Babi dinilai menghadirkan narasi yang tidak sepenuhnya mencerminkan realitas.

Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Herman Kayame, menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat berbagai program yang bertujuan menjaga ekosistem alam Papua sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Menurutnya, pembangunan di Papua tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memastikan kelestarian lingkungan tetap terjaga.

banner 336×280
“Prinsip utamanya adalah pembangunan ekonomi yang tetap menjaga keseimbangan ekologi secara berkelanjutan,” ungkap Herman dalam kegiatan Sosialisasi Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 tingkat subnasional.

Kegiatan tersebut merupakan langkah strategis Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk mendukung upaya mitigasi perubahan iklim global.

Menurut Herman, kegiatan sosialisasi ini menjadi langkah awal penting untuk memperluas pemahaman mengenai target kontribusi daerah dalam mendukung komitmen nasional terhadap pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

“Untuk itu kedepannya, program ini akan terus diperluas seperti, pemulihan kawasan pesisir untuk melindungi ekosistem laut, pengawasan ketat terhadap penggunaan kawasan hutan agar tetap sesuai fungsinya, dan Perlindungan hutan secara rutin dengan melibatkan masyarakat adat setempat sebagai garda terdepan,” katanya.

Melalui momentum ini, partisipasi aktif seluruh elemen diharapkan dapat dipicu, mulai dari instansi pemerintah, sektor swasta, LSM, hingga masyarakat luas dalam mendukung program pembangunan dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.

“Melalui momen penting ini, diharapkan tercipta kolaborasi yang kuat untuk mencapai target nasional Net Sink sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya di tahun 2030,” kata Herman.

Herman menilai, pengetahuan lokal dan kearifan tradisional yang dimiliki masyarakat setempat, mampu memperkuat upaya konservasi sekaligus menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian ekosistem.

Masyarakat diimbau tetap berhati-hati terhadap narasi provokatif yang dapat menimbulkan kesalahpahaman mengenai isu pembangunan dan lingkungan, termasuk melalui konten seperti film ‘Pesta Babi’. Dialog terbuka serta informasi berimbang dinilai penting menjaga pembangunan Papua tetap damai dan berkelanjutan. [-RWA]

Papua – Pemerintah melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua mendorong peningkatan sertifikasi dan pemetaan tanah ulayat di wilayah Papua termasuk Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan bisa dilaksanakan tahun ini.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Kanwil BPN Papua Roy Wayoi di sela-sela kegiatan silahturahmi ondoafi dan kepala suku se – Provinsi Papua di Jayapura.

banner 336×280
Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan apa yang disepakati bersama antara Kanwil BPN Papua dengan pemerintah daerah pada November 2025, yaitu percepatan sertifikasi tanah ulayat di Papua.

“Tanah di wilayah Papua mayoritas dimiliki oleh masyarakat adat sehingga diperlukan data pasti tentang kepemilikan tanah ulayat tersebut,” ujar Wayoi.

Lebih lanjut, Kakanwil BPN Papua Roy Wayoi mengatakan Karena hal ini sangat membantu kami dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam kegiatan percepatan pendaftaran tanah baik secara massal maupun rutin berjalan sesuai dengan kepemilikan masyarakat adat.

Ia menjelaskan hal itu sangat penting untuk menghindari adanya konflik atau sengketa yang muncul di masa mendatang.

“Untuk itu, kami harapkan melalui pertemuan ondoafi dan kepala suku se Papua ada kesepahaman dan sinkronisasi dalam mendorong pemetaan tanah adat bisa berjalan di semua kabupaten,” jelasnya.

Dia menambahkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) baru menyerahkan sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) tanah ulayat masyarakat adat Sawoi Hnya di Kabupaten Jayapura pada Oktober 2023.

“Kami berharap di tahun ada masyarakat adat yang mau sertifikat hak ulayat mereka,” tutupnya.

Dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto terus menguat di Papua Selatan. Seruan tersebut muncul di tengah polemik film dokumenter “Pig Feast” yang dinilai sejumlah pihak menghadirkan narasi negatif dan berpotensi mengganggu pembangunan ketahanan energi nasional di Papua.

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menyampaikan ajakan tersebut saat melanjutkan Safari Ramadan di Kabupaten Mappi. Ia menegaskan bahwa berbagai program pembangunan yang tengah berjalan merupakan kebijakan strategis negara yang membutuhkan dukungan masyarakat.

banner 336×280
“Mari kita sama-sama dukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang merupakan kebijakan negara,” ujar Apolo.

Menurut dia, pemerintah pusat saat ini menetapkan dua agenda prioritas pembangunan nasional, yakni ketahanan pangan dan ketahanan energi. Papua Selatan menjadi salah satu wilayah yang mendapat mandat strategis untuk mendukung kedua program tersebut melalui berbagai proyek pembangunan yang saat ini sedang berjalan.

“Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan dua program nasional yakni ketahanan pangan dan ketahanan energi. Papua Selatan mendapat dua Program Strategis Nasional itu dan saat ini sementara berjalan,” katanya.

Apolo menilai keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting agar program tersebut dapat memberikan manfaat bagi daerah sekaligus memperkuat kontribusi Papua Selatan dalam mewujudkan target Indonesia Emas 2045, yakni kemandirian pangan dan energi nasional.

Ajakan tersebut mengemuka di tengah polemik pemutaran film dokumenter “Pig Feast” yang menuai kritik dari sejumlah kalangan. Film tersebut dinilai menyoroti pembangunan di Papua dengan sudut pandang negatif, khususnya terkait pengembangan energi dan pemanfaatan sumber daya alam. Sejumlah pihak menilai narasi dalam film tersebut berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat dan mengaburkan tujuan pembangunan yang tengah dijalankan pemerintah.

Sementara itu, influencer sekaligus pakar komunikasi sosial politik Putra Aji Sujati menilai penguatan energi berbasis sumber daya domestik merupakan langkah strategis menghadapi ketidakpastian geopolitik global.

“Kali ini gue mau bahas sawit, ya sawit tapi dalam konteks perang Iran, Amerika, Israel. Ketika Selat Hormuz ditutup gara-gara konflik ini, Pak Prabowo Subianto justru sudah punya kartu AS buat menyelamatkan ekonomi kita lewat sawit,” kata Putra.

Ia menjelaskan bahwa sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melewati Selat Hormuz. Gangguan pada jalur tersebut, menurutnya, dapat memicu lonjakan harga energi global.

“Makanya program B50 di tahun 2026 itu sebenarnya krusial banget,” ujarnya.

Putra menilai pembangunan energi nasional, termasuk di Papua, perlu dipahami sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi Indonesia di tengah dinamika global.

Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita (Pig Feast) yang mengkritik Program Strategis Nasional (PSN) di Papua menuai kritik dari berbagai pihak. Sejumlah kalangan menilai narasi yang diangkat dalam film yang juga tayang secara terbatas di Selandia Baru itu cenderung provokatif karena tidak melihat secara utuh konteks pembangunan energi nasional serta masa depan Papua.

Kritik tersebut muncul karena pembangunan di Papua dinilai tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan Indonesia memperkuat ketahanan energi. Saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan besar di sektor energi, terutama ketergantungan terhadap impor minyak.

banner 336×280
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong pengembangan energi alternatif seperti biodiesel dan bioetanol sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian energi nasional. Kebijakan ini sekaligus menjadi upaya mengantisipasi ketidakpastian geopolitik global yang berpotensi mengganggu rantai pasok energi dunia.

Influencer sekaligus pakar Komunikasi Sosial Politik, Putra Aji Sujati menilai pengembangan energi berbasis sumber daya domestik merupakan langkah strategis menghadapi dinamika global yang tidak menentu.

“Kali ini gue mau bahas sawit, ya sawit tapi dalam konteks perang Iran, Amerika, Israel. Ketika Selat Hormuz ditutup gara-gara konflik ini, Pak Prabowo Subianto justru udah punya kartu AS buat nyelamatin ekonomi kita lewat sawit. Gue kasih tau teman-teman, 20% pasokan minyak dunia lewat jalur Selat Hormuz. Kalau sampai di blokade lebih dari 7 hari.Harga BBM global bakal meledak dan Indonesia yang masih doyan impor energi bakal kena hantam inflasi gila-gilaan. Makanya program B50 di tahun 2026 itu sebenarnya krusial banget.” Ujar Putra dalam akun Instagram @putraajisujati, dikutip Sabtu (7/3).

Sementara itu, Tokoh Adat Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan, Matatius Jiginua menegaskan bahwa dukungan masyarakat sangat penting agar pembangunan dapat berjalan dengan baik.

“Seluruh lapisan warga harus tetap mempertahankan iklim sejuk demi memastikan aktivitas ekonomi dan pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan,” terangnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menegaskan Papua memiliki potensi besar untuk menjadi wilayah yang mandiri dalam sektor energi.

“Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik. Dan Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia) juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua,” kata Prabowo. *